7474

POTRET PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI RIAU

Oleh Gevisioner

 (Sekretaris Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau)

         Ketahanan pangan masih merupakan isu yang penting bagi bangsa Indonesia. Sekalipun Negara Indonesia telah pernah berhasil mencapai swasembada beras, namun ketahanan pangan masih menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini antara lain, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak disubsitusi dengan bahan lain.  Sementara, pertumbuhan jumlah penduduk  yang terus meningkat memerlukan  bahan pangan dalam jumlah sangat besar. Disisi lain kapasitas penyediaan pangan justru menghadapi sejumlah tantangan seperti perubahan iklim global, kompetisi pemanfaatan sumberdaya lahan dan air untuk kegiatan pertanian dan non pertanian, serta degradasi lingkungan yang menurunkan kapasitas produksi pangan (Dewan Ketahanan Pangan, 2011)

          Sehubungan dengan persoalan tersebut diatas, maka dalam RPJMN 2010-2014, Pemerintah menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Dalam kaitan dengan pembangunan ketahanan pangan, pemerintah memberikan penekanan pada perbaikan subsistem ketersediaan pangan, subsistem distribusi pangan dan subsistem konsumsi pangan (Dewan Ketahanan Pangan, 2011)

             Provinsi Riau merupakan Provinsi terkaya kedua setelah Kalimantan Timur, yang memiliki  sumberdaya alam yang sangat banyak. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2013  mencapai 7,81 % tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera. Hal ini ditunjang berkembangnya sector-sektor ekonomi di daerah ini, seperti sector pertambangan, minyak bumi, perkebunan, perdagangan dan jasa (BPS Riau, 2014).      Perkembangan ekonomi yang begitu pesat telah menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah ini, sehingga mengundang berbagai pendatang dari  Provinsi lain untuk masuk ke Proponsi Riau mengadu nasib untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk Riau terus meningkat. Jika pada tahun 2000 penduduk Riau sebanyak 4.755.176 jiwa, maka pada tahun 2013 sudah meningkat menjadi 6.764.205, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,01 persen atau melebihi pertumbuhan penduduk nasional yang mencapai 1,34 persen (BPS Riau, 2013)

Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini akan menimbulkan berbagai persoalan seperti meningkatnya pengangguran, kerawanan kejahatan, kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Persoalan lain yang amat penting adalah masalah pangan untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan penduduk. Masalah pangan adalah masalah penduduk yang  azasi, karena ketersediaan pangan yang cukup menjadi indikator kestabilan politik, ekonomi dan social di tengah masyarakat. Masalah pangan bukan saja menyangkut kuantitas, akan tetapi menyangkut kualitas, merata, aman dan terjangkau. Sehingga dapat mendukung untuk mewujudkan visi  pembangunan Provinsi Riau 2014 – 2019 yakni Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Terhapusnya Kemiskinan serta Tersedianya Lapangan Kerja.  

Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Riau saat ini sebenarnya tengah menghadapi ancaman yang tidak ringan. Berdasarkan hasil analisis penyediaan pangan tahun 2013, secara makro disimpulkan bahwa ketersediaan pangan dalam bentuk energi mencapai 3.072 Kalori, tetapi konsumsinya hanya 2.079 Kalori (Badan Ketahanan Pangan Riau, 2014),  Terdapatnya kecenderungan meningkatnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita, merupakan indikasi adanya penurunan ketahanan pangan rumah tangga.  Pada tahun tersebut pravelensi gizi kurang mencapai 13,3  persen dan gizi buruk 9,0  % (Kemenkes, 2013) Kondisi ini akan menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia, karena kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas, menurunkan daya tahan, serta meningkatkan angka kesakitan dan kematian (Sukandar, dkk, 2001)

 Masalah penyediaan pangan di Provinsi Riau dimasa mendatang cukup serius, karena tingginya pertumbuhan penduduk, kemiskinan, adanya degradasi lingkungan, kurs nilai rupiah, kekeringan dan alih fungsi lahan yang akan berdampak terhadap produksi berbagai komoditas pertanian tanaman pangan khususnya beras, dipihak lain ketersediaan pangan akan ditentukan oleh produksi pangan di daerah ini.  Mengingat kebutuhan pangan di Riau masih didatangkan dari daerah lain, akan berdampak harga pangan akan mengalami fluktuasi setiap saat.  Karena permintaan pangan yang meningkat, sedangkan ketersediaan terbatas, maka akan menyebabkan harga pangan tersebut mengalami kenaikan. 

Ketahanan pangan tidak hanya bergantung kepada ketersediaan pangan saja, tetapi juga akses dan penyerapan pangan Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Ketahanan Pangan di Riau saat ini dan akan datang adalah  meliputi :

1. Defisit pengan di Riau  semakin meningkat yaitu dari 1.324.066 ton tahun lalu, naik 7,7% menjadi 1.425.720 ton tahun ini. Ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi  yaitu 3,5 %, dibanding nasional yang hanya mencapai 1,5 % pertahun. Disamping itu, dalam kurun waktu yang sama telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat  yang mempengaruhi meningkatnya “demand” bahan pangan.
2. Defisit pangan utama Beras yang semakin membesar, dimana saat ini telah mencapai angka 294.288 ton atau 47,6%, dibanding tahun lalu deficit Beras 273.145 ton atau 44,6%. Ini disebabkan masih rendahnya produksi padi akibat , terjadinya kerusakan infra struktur pengairan yaitu 52 % di Daerah Irigasi (DI) dan 49% di Daerah Rawa(DR). Kemudian berlangsungnya terus alih fungsi lahan dan 3 tahun terakhir ini telah mencapai 17.000 Ha. Selain itu kondisi lahan pangan yang lebih banyak berada diwilayah lahan jenis Organosol dan Podzolik Merah Kuning, yang merupakan lahan kurang subur, ber Ph rendah, mudah menimbulkan keracunan( Fe,Mn,Al) menyebabkan bertambah sulitnya meningkatkan produktivitas.Selanjutnya adanya perubahan iklim(climate change)  sebagai akibat pemanasan global  (global warming) yang menyebabkan seringnya terjadi cuaca ekstrim yang berdampak kepada pola tanam, kerusakan pada tanaman, usaha perikanan dan peternakan.
3. Rendahnya pendapatan usahatani dan kecilnya “insentif” petani tanaman pangan khususnya petani padi, Jagung dan Kedele, menyebabkan lemahnya animo dan kemampuan mereka untuk melakukan innovasi penggunaan teknologi budidaya yang dapat meningkatkan produktivitas. Saat ini produktivitas padi masih berada pada angka 3,6 ton per Ha; Jagung 2,2 ton per Ha da Kedele 1,1 ton per Ha. Selain itu Nelayan, pembudidaya, pengolah, peternak masih mengalami kesulitan dalam hal pengadaan sarana/peralatan, benih/bibit bermutu, pakan, obat-obatan dan modal kerja.
4. Sentuhan penyuluhan saat ini dirasakan kurang efektif untuk mendorong petani melakukan perbaikan teknologi budidaya. Ini disebabkan disamping terbatasnya jumlah penyuluh, juga karena terbatasnya sarana yang sangat diperlukan seorang penyuluh yaituberupa sarana mobilitas, perlengkapan kerja seperti pakaian, alat pengukur Ph; Loupe; tempat penyimpanan vaksin dsb.
5. Selain aspek produksi yang merupakan bagian dari Subsistem Ketersediaan Pangan yang telah diuraikan diatas, nampaknya saat ini hasil kegiatan dan program Subsistem Konsumsi berupa Percepatan Penganeka Ragaman Pangan belum optimal. Hal ini ditandai masih tingginya tingkat konsumsi Padi-Padian (123 kg/th), walaupun konsumsi  Beras telah menurun menjadi 104 kg/kapita pertahun, tingkat konsumsi Umbi-Umbian, Kacang-Kacangan, Pangan Hewani, Sayur dan Buah-Buahan masih kurang dari standar yang dinjurkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi.
6. Pada Subsistem Distribusi dan Harga Pangan, masih terus diwarnai terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim setiap tahun pada beberapa jenis pangan seperti Daging, Cabe, Bawang Ayam, Ikan dll. Lain halnya komoditi Beras, nampaknya menunjukkan harga yang lebih stabil, karena memiliki intgrasi pasar yang cukup baik, sehingga perbedaan harga antar daerah relative kecil. Selain itu daerah Riau masih sering dilanda bencana alam berupa kekeringan dan terjadinya banjir dan longsor yang menghambat arus transportasi dan  menyebabkan penduduk setempat kesulitan mengakses pangan dan berpotensi rawan pangan.
7. Kelembagaan Non Struktural yang dibentuk berdasar Kepres No. 83 th. 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, yang merupakan wadah koordinasi belum berfungsi secara optimal. Kegiatan dan fungsi strategis Dewan Ketahanan Pangan berupa perumusan kebijakan yang terintegrasi  belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Aktivitas  Kelompok Kerja, baik Kelompok Kerja Teknis maupun Kelompok Kerja Ahli dirasakan sangat terbatas, rapat hanya dilakukan sekali dalam setahun, dan ini akibat terbatasnya alokasi anggaran, baik APBD maupun APBN.

Memperhatikan potret permasalahan yang ada, dan menyadari sepenuhnya bahwa Pangan merupakan hak azasi setiap individu untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, dan hal ini adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah, termasuk Pemeritah Daerah. Oleh karena itu sangat diperlukan kommitmen Gubernur bersama Bupati/Walikota untuk terus  berperan aktif, berada diposisi terdepan, dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal, menggalang kerjasama yang efektif,  mendorong, memotivasi dan mengawal percepatan program dan kegiatan terhadap:

• Peningkatan produksi pangan, khususnya padi, jagung, kedele, daging dan telur.

Langka-langkah konkrit yang perlu dilakukan untuk merealisasikan percepatan peningkatan produksi dan penganeka ragaman konsumsi pangan tersebut adalah :

a. Peningkatan produksi Padi, jagung,kedele perlu ditempuh langkah:

• pengendalian/penghentian alih fungsi lahan produktif, dan pemanfaatan/pengkajian lahan sub-optimal seperti lahan rawa/pasang surut, lahan kering dan lahan tidur untuk meningkatkan produksi.  Untuk itu UU No. 41 tahun 2009 perlu segera ditindak lanjuti  secepatnya dengan suatu Perda.
• Perbaikan jaringan irigasi yang rusak, pemeliraan yang kontinyu dengan penyediaan biaya operasional, dan penigkatan efisiensi
• pemanfaatan air.
• peningkatan penggunaan varietas unggul yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan agroekosistem.
• perluasan areal padi ladang/padi gogo, jagung dan kedele dilahan kering, diwilayah perkebunan dan peningkatan indeks pertanaman(IP), serta penerapan model tumpang sari.

b. Peningkatan produksi Peternakan khususnya daging dan telur, dilakukan dengan melanjutkan dan mempercepat  program pengembangan kawasan Peternakan yang terintegrasi dengan Wilayah Perkebunan dan Tanaman Pangan, pengembangan usaha pembibitan, pembiakan dan penggemukan, penyelamatan sapi betina, pengembangan usaha pembibitan dan pembiakan ayam petelur.

c. Peningkatan produksi Perikanan dilakukan dengan melanjutkan    dan mempercepat pengembangan usaha keramba, kolam, tambak,     budidaya pantai, penangkapan dengan peyediaan benih bermutu,     pakan, peralatan,permodalan, pemasaran dan bimbingan teknis       perikanan.

• Distribusi dan aksesibilitas pangan.

Dalam rangka memprelancar distribusi pangan dan mengatasi terjadinyafluktuasi harga yang tajam/ekstrim pada beberapa jenis pangan tersebut diatas, perlu ditempuh langkah :

• Perbaikan infra struktur dasar yaitu pelabuhan, sarana bongkar muat, pergudangan, transportasi dan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infra struktur pedesaan.
• Pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan terus menerus poros    jalan penghubung kedaerah pemasok pangan yaitu Sumbar, Sumut, Sumsel dan Jambi.
• Peningkatan stok pangan dengan penguatan cadangan pangan   baik oleh Pemda maupun oleh masyarakat dan menyusun rencana  dan strategi yang berjangka panjang ( 25 tahun ).
• Misi Bulog diminta agar selain menangani Beras, kiranya dapat     memperluas tugas dan fungsinya menangani jenis pangan lainnya     yang sering harganya melonjak seperti daging, ayam, bawang cabe, kedele dll. Selain itu Bulog diminta agar selain missi ekonomi/profit  juga dapat mengemban missi sosial, khususnya pada daerah rawan pangan, Bulog diharapkan melakukan fungsi sosial dengan cara  pendekatan yang bersifat ‘rescue”

• Penganekaragaman konsumsi pangan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan pengurangan  konsumsi beras dilakukan dengan upaya-upaya:

1. melanjutkan program sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Aman dan Seimbang(B2SA)
2. peningkatan Gerakan memasyrakatkan pangan lokal yang dimulai pada acara rapat, seminar, selamatan, pesta perkawinan dsb.
3. Gerakan dan sosialisasi pengurangan konsumsi beras dengan program “ One Day No Rice “ dan sekaligus mengkampanyekan peningkatan konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, sayuran dan buah dengan slogan “ Gemar Makan Ikan dan Telur “, “ Senang Makan Sayur dan Buah “ seta “ Suka Makan Sagu dan Umbi-Umbian “

• Peningkatan Peran Penyuluh

Agar kegiatan dan program Ketahanan Pangan dilapangan dapatberjalan sukses sangat diperlukan peningkatan peran penyuluhan. Penyuluh merupakan motor penggerak utama ( prime mover ) dan pemersatu potensi (integrator) dalam menggelorakan semangatdan partisipasi masyarakat pertanian dan perikanan sebagai pelaku utama. Oleh karena itu tambahan penyuluh melalui rekruitmen perlu diprioritaskan, dan penyuluh yang ada sekarang tidak dialihkan ke tugas structural. Penyuluh memerlukan perhatian Pemda agar memperolehfasilitas yang memadai seperti mobilitas, alat/perlengkapan dan biaya operasional.

• Peningkatan  Peran Kelembagaan Pemerintah, Mayarakat dan Swasta 

Upaya peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat, tidaklah semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung seluruh rakyat, termasuk tanggung jawab dunia usaha. Oleh karena itu pihak dunia usaha dapat berperan aktif mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dengan membantu masyarakat disekitar wilayah usahanya mulai aspek ketersediaan, distribusi sampai pada konsumsi. Juga diminta kiranya dunia usaha membatu pada upaya    pengkajian, survey, penelitian tentang peningkatan ketahanan pangan.  Sudah seharusnya Kelompok Kerja Teknis (Pokja Tehnis) dan Kelompok Kerja Ahli (Pokja Ahli) sesuai harapan Kepres No. 83 Tahun 2006, yang merupakan motor penggerak dan tulang punggung Dewan Ketahanan Pangan agar semakin berperan aktif berpartisipasi dalam rapat/pertemuan dan kegiatan terpadu,  untuk mempercepat terwujudnya tujuan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau.

• Bagikan: